Riset Untuk Kebijakan Publik Yang Lebih Baik

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Andrinof Chaniago mengadakan dialog bersama sejumlah wakil lembaga peneliti terkemuka Indonesia di Yogyakarta pekan lalu. Dalam dialog tersebut dibahas tentang kerjasama antara lembaga peneliti dan lembaga pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Dialog ini dipandu oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK), Universitas Gadjah Mada.

Dialog ini mengambil tema “Menjembatani Penelitian dengan Pengambilan Kebijakan”. Hal-hal yang di bahas antara lain meliputi kondisi dan realita yang terus menjadi tantangan hingga saat ini, harapan lembaga peneliti dan lembaga pembuat kebijakan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga penelitian dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Bagi lembaga pembuat kebijakan, penggunaan hasil penelitian akan sangat membantu untuk menghasilkan strategi dan kebijakan yang handal dalam menjalankan agenda pembangunan. Saat ini, Indonesia tengah dalam perjalanan menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025. Salah satunya melalui peralihan dari perekonomian yang mengandalkan ekstraksi sumber daya alam ke perekonomian yang mengandalkan sumber daya manusia serta berbasis inovasi. Untuk melangkah ke arah ini, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan relevansi penelitian terhadap prioritas pembangunan menjadi sangat penting.

Menteri Andrinof menyambut baik dialog dan knowledge sharing antara lembaga peneliti dan lembaga pembuat kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan, Kementerian PPN/Bappenas selalu membuat background study terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai landasan akademis. Dalam hal ini perencanaan dan perumusan kebijakan publik selalu diupayakan evidence-based.

Andrinof menambahkan, peran para peneliti sangat penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Para peneliti yang selama ini bergelut dengan berbagai scientific tools dan memiliki academic credentials, dapat membuat policy research dan mengusulkannya sebagai rekomendasi kebijakan. "Para peneliti dapat menyumbang konsep, pemikiran, penemuan, teori, dan pendekatan baru yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan dan melaksanakan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, kelautan, industri dan pariwisata,” jelas Menteri Andrinof.

Menteri Andrinof menghimbau agar para peneliti selalu memperhatikan sisi manfaat dari penelitan yang dilakukan bagi masyarakat luas. “Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana para peneliti menterjemahkan pemikiran-pemikiran teoritis dan ideal terkait pembangunan ke langkah-langkah lebih operasional, sehingga rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan di masyarakat, dan terlebih lagi dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Andrinof.

Selaras dengan visi kementerian, Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) di Universitas Gadjah Mada, Yodi Mahendradhata menambahkan harapan agar dikembangkan penelitian yang dapat memperkuat kebijakan kesehatan di Indonesia. “Kami berharap penelitian-penelitian yang kami kembangkan dapat memperkuat kebijakan kesehatan di Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat, tidak semata menjadi menara gading yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan akademis,” ujar Yodi Mahendradhata.

Sementara itu, James Gilling, Pimpinan Program Kerjasama Pembangunan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menekankan pentingnya kebijakan ekonomi dan sosial yang kuat untuk kesejahteraan Indonesia di masa mendatang. “Kemitraan perekonomian Australia dan Indonesia berfokus mendukung tujuan Pemerintah Indonesia dalam pertumbuhan yang setara dan berkelanjutan,” pungkas James Gilling.